REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Yogyakarta yang merekomendasikan pelaksanaan Musayawarah Nasional (Munas) IX pada 30 November 2014, masih belum final. Keputusan ini bisa saja dimentahkan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, yang akan diselenggarakan usai pelaksanaan rapimnas.

Ketua organisasi sayap Partai Golkar Satkar Ulama, Ali Yahya mengatakan persoalan pelaksanaan munas masih akan dibahas lagi dalam rapat pleno DPP Golkar. "Jadi apa yang dihasilkan ini masih akan dibawa ke rapat pleno DPP (Golkar). Nanti rapat pleno yang akan memutuskan," kata Ali kepada //Republika Online (ROL), Rabu (19/11).

Pleno DPP Golkar yang akan melihat tentang berbagai aspek kesiapan tempat, keamanan, dan lain-lain. Dari pertimbangan itu, lanjutnya, maka DPP Golkar yang akan menentukan kepastian pelaksanaannya. Ali memperkirakan dengan berbagai pertimbangan kemungkinan Munas IX Golkar baru bisa diselenggarakan pada minggu pertama Desember 2014. 

Mengenai tempat pelaksanaan, Ali juga mengatakan belum ada keputusan. Dijelaskannya, ada yang menginginkan munas diselenggarakan di Bandung dan Surabaya. Ali sendiri lebih menginginkan pelaksanaan munas di Jakarta. Pertimbangannya adalah kesiapan dan keamanan.

Sebelumnya Rapimnas Golkar di Yogyakarta mematahkan keputusan DPP Golkar yang memutuskan pelaksanaan Munas IX dilakukan Januari 2015. Padahal putusan pleno DPP ini merupakan buah perlawanan tujuh calon ketua umum pesaing Aburizal Bakrie (Ical), yang menduga Ical punya skenario melakukan percepatan munas dan aklamasi pemilihan ketua umum. Skenario ini diduga dengan menggukan instrumen DPD I Golkar, yang saat ini mengikuti rapimnas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika