REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Kenaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Wahyu Purnama dalam konferensi pers, Selasa (18/11) petang.

"Berdasarkan teori dan pengalaman yang lalu memang ada pengaruh pada tingkat kemiskinan," kata Wahyu. Meski begitu, Wahyu menyatakan hal tersebut bisa diminimalisir jika seluruh pihak bisa mengendalikan inflasi.

Sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, BI Tasikmalaya memperkirakan akan terjadi tambahan inflasi sekitar dua persen hingga akhir tahun. Menurut Wahyu, hal tersebut dapat diminimalisir mengingat dampak hanya bersifat temporer.

"Biasanya dampak akan terasa sekitar tiga bulan," kata Wahyu.

Oleh karena itu, hingga Januari tahun depan perlu adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga inflasi.

Wahyu menyampaikan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan rapat untuk menyusun rekomendasi. Salah satu hasil rekomendasi, kata Wahyu, warga perlu mendapatkan informasi bahwa kenaikan BBM memang diperlukan untuk kelanjutan pembangunan.

Kemudian, ekspektasi terhadap kenaikan harga barang jangan sampai berlebihan. "Kenaikan harga BBM itu hanya akan berdampak pada sisi transportasi saja. BBM naik 30 persen, harga jangan ikut naik sebanyak itu," kata Wahyu.

Selain itu, TPID juga meminta Pemerintah Daerah bisa segera menetapkan batas atas tarif angkutan umum. "Biasanya pembahasan itu panjang. Jadi lebih baik segera ditetapkan agar tidak liar," kata Wahyu. Terakhir, kata Wahyu, pasokan dan distribusi barang juga harus terus terjaga.

Wahyu menyebut inflasi Kota Tasikmalaya secara tahunan pada Oktober sebesar 4,43 persen. Dengan dasar kenaikan inflasi dua persen, BI Tasikmalaya memprediksi pada akhir tahun inflasi akan mencapai 6,6 persen hingga 7,1 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika