REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Institute Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebut pertumbuhan ekonomi pada 2014 bisa merosot di bawah 5 persen dengan adanya kenaikan harga BBM bersubdisi. Sebab, kenaikan harga sebesar Rp 2000/liter dinilai akan sangat menggerus daya beli masyarakat.

Enny mengatakan, pemberian kompensasi berupa bantuan tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan tidak akan cukup meringankan beban hidup masyarakat. Apalagi, jika berharap kompensasi tersebut dapat membantu menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Kompensasi uang tunai ini kan artinya kompensasi konsumtif. Padahal alasan pemerintah ingin mengurangi subsidi BBM karena ingin mengalokasikan dari sektor konsumtif dan produktif. Yang namanya konsumtif itu efeknya terhadap pertumbuhan hanya sementara," kata Enny kepada Republika.

Harusnya, ujar Enni, pemerintah mulai saat ini menyusun secara serius postur anggaran terkait realokasi subsidi BBM ke sektor produktif. Bukan hanya soal perbaikan infrastruktur, tetapi juga merealokasikan atau menambah anggaran untuk menambah lapangan kerja.

"Istilahnya bukan hanya jaring dan ikannya saja dipersiapkan, tapi juga kolamnya dalam hal ini lapangan kerja," Enny menambahkan.  Berkaca pada tren melambatnya pertumbuhan ekonomi sejak kuartal I hingga kuartal III, Enny mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen seperti yang diharapkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, akan sulit terwujud.

Dia memperkirakan dengan adanya kenaikan BBM di pertengahan November ini, pertumbuhan pada kuartal IV akan lebih melambat dari kuartal III yang sebesar 5,01 persen. "Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kuartal empat merosot ke kisaran 4,8 persen, itu artinya rata-rata pertumbuhan tahunan akan sulit menyentuh angka lima persen," ucapnya.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terus melambat. Pada kuartal I, pertumbuhan mencapai 5,21 persen. Kuartal II turun menjadi 5,12 persen, dan kuartal III kembali semakin menurun menjadi 5,01 persen.

Tren penurunan ini yang akhirnya membuat pemerintah mengoreksi angka pertumbuhan 2014 menjadi 5,2 persen dan akhirnya kembali dikoreksi menjadi 5,1 persen setelah kenaikan BBM. Sedangkan pada APBN-P 2014, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 5,5 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika