REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Merespon kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan pemerintah sudah tidak mengabaikan suara rakyat kecil.

Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Andriyana, subsidi BBM tidak bisa dijadikan alasan membebani APBN. Karena, tambah dia, masih banyak anggaran yang belum terserap dan itu lebih besar daripada subsidi BBM.

"Belum lagi dana APBN yang banyak dikorupsi dan serta belanja pegawai yang sangat besar" kata Andriyana melalui siaran pers, Senin (17/11).

Padahal, kata Andriyana, jika BBM dinaikkan yang paling merasakan imbasnya adalah rakyat kelas menengah kebawah. Belum lagi, ia melanjutkan, harga kebutuhan pokok akan ikut maik seiring naiknya harga BBM.

"Kebijakan ini tentunya sangat menyengsarakan rakyat" dia berujar.

Menurut Andriyana, berdasarkan penilaian beberapa pengamat menilai kenaikan BBM tidak lepas dari pengaruh kepentingan-kepentingan asing. Tentu, ia menambahkan, penguasaan perusahaan asing di Indonesia juga akan mengebiri pendapatan rakyat dan perusahaan milik negara.

Maka KAMMI, ia menegaskan, mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. KAMMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat dari kalangan mahasiswa, buruh, petani, dan lain-lain untuk saling bersinergi menekan pemerintah agar mengindahkan suara rakyat kecil yang mendapat imbas atas kenaikan harga BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika