REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar secara kelembagaan meminta anggota Fraksinya di DPR RI memperjuangkan penyikapan DPR melalui hak konstitusionalnya. Secara tegas Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Yogyakarta merekomendasikan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Umum Satkar Ulama Partai Golkar, Ali Yahya mengatakan Rapimnas Golkar merekomendasi sejumlah rekomendasi politik, yang nantinya akan diajukan dalam Munas IX Golkar. Salah satunya berkait dengan sikap Golkar menolak kenaikan BBM. "Alasannya karena waktu menaikkan yang kurang tepat. Diumumkan saat harga minyak turun, kondisi ekonomi rakyat terjepit," kata Ali, Kamis (20/11).

Golkar akan instruksikan anggota Fraksi Golkar DPR untuk gunakan hak konstitusionalnya. "Misalnya menggunakan interpelasi," ungkap da.

Selain masalah kenaikan BBM, Rapimnas Golkar di Yogyakarta juga merumuskan sikap politik tetap di Koalisi Merah Putih (KMP). Dalam konteks KMP, lanjut dia, bahwa keberadaannya bukan utk menghadang pemerintah tapi sebagai penyeimbang. "Golkar mengapresiasi visi pengembangan maritim, tapi kalau tidak baik kita kritisi. Seperti masalah BBM ini ya kita kritisi," kata Ali Yahya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika