REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah akan memperbaiki masalah kesejahteraan personel TNI dan Polri. Sebab menurutnya banyak kasus bentrokan antar dua institusi itu dipicu karena masalah kesejahteraan dan kesenjangan fasilitas antara personel TNI dan Polri.
"Ini kan yang paling penting situasi di bawah diperbaiki, apakah itu masalah kesejahteraan, apakah itu masalah fasilitas atau perlengkapan masing-masing ya," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (20/11).
Terkait bentrokan antara personel TNI dan Polri yang kembali terjadi di Batam, ia menilai hal tersebut karena masalah pribadi dari para oknumnya yang kemudian berkembang menjadi masalah kesatuan. Meskipun begitu, pemerintah tetap perlu mempelajari masalah inti dari kekisruhan ini.
"Batam ya ini kan suatu kondisi yang beberapa kali terjadi, jadi kita harus mempelajari masalahnya lebih dalam lagi, sehingga tidak terjadi seperti itu. Ini kan masalah pribadi menjadi masalah kesatuan, jadi kita harus tentu lebih disiplin," jelasnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, menurutnya, bibit-bibit personal tiap kesatuan harus disatukan dengan baik. Sehingga kasus-kasus seperti di Batam tak lagi kembali terjadi.
"Ya artinya bibit-bibit personal itu masih ada jadi memang harus disatukan dengan baik, kan tidak lepas dari masa lalu, masalah-masalah ini kan kalau kita lihat hanya saling tersinggung pribadi di pom bensin," jelasnya.
Meski demikian, menurutnya pemimpin dari tiap-tiap kesatuan tidak harus memikul beban tanggung jawab akibat ulah anak buah mereka.
"Tidak semua tindakan di bawah itu pasti ada tangung jawab di atasnya, ya apa namanya kapolda atau komandannya atau komandan batalyon harus bertanggung jawab tapi tidak terlalu jauh sampe ke atasnya kan," katanya.
Sebelumnya, bentrok yang terjadi antara TNI AD dan Brimob dilaporkan terjadi akibat saling adu pandang antar personel. Aksi saling balas tembakan pun sempat terjadi hingga malam hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika