Jumat 21 Nov 2014 14:05 WIB

Ternyata Aliran Dana Subsidi BBM untuk 'Pembangunan' Pedesaan

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Seorang Petani, Gofur (55) menunjukan pipa air yang kosong disawahnya kawasan Kopyak, Indramayu, Selasa (26/8). (Republika/Raisan Al Farisi)
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Seorang Petani, Gofur (55) menunjukan pipa air yang kosong disawahnya kawasan Kopyak, Indramayu, Selasa (26/8). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan anggaran hasil penghematan pengurangan subsidi BBM akan difokuskan untuk dialihkan ke infrastruktur dasar.  Infrastuktur dasar yang dimaksud adalah perbaikan irigasi, jalan desa,  dan sanitasi.

 "Jadi dana pengalihan subsidi BBM bukan untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan besar, ataupun bandara. Tapi untuk infrastruktur yang langsung dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Bambang saat menghadiri acara Rakernas Kamar Dagang dan Industri di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (21/11).

Perbaikan irigasi, ujar dia, sangat penting karena saat ini hampir 40 persen irigasi mengalami kerusakan. Perbaikan perlu dilakukan karena pemerintahan Jokowi-JK menargetkan swasembada pangan dalam tiga tahun.

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Keuangan, perbaikan irigasi membutuhkan dana sekitar Rp 16 triliun.  Pembangunan jalan desa juga tak kalah penting meski Kemenkeu belum memiliki data yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan desa.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan tersebut merinci pemerintah mendapat dana tambahan sebesar Rp 9,5 triliun dari kenaikan harga BBM sebesar Rp 2000/liter untuk tahun ini. Sedangkan untuk 2015, pemerintah menghemat anggaran subsidi BBM hingga Rp 140 triliun.

Bambang menjelaskan dana penghematan hingga 140 triliun bisa didapat dengan asumsi makro seperti nilai tukar Rp 11.900 per dolar AS dan harga minyak dunia di bawah 105 dolar AS per barel. Akan tetapi, Bambang mengatakan asumsi itu masih berubah tergantung bagaimana kesepakatan akhir saat mengajukan APBN Perubahan 2015.

Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur dasar dari hasil pengalihan subsidi BBM baru bisa dilakukan setelah APBNP 2015 disahkan. "Pembangunan dimulainya tahun depan," ujar dia.

Bambang kembali mengingatkan betapa perlunya kenaikan harga BBM bersubdisi. Sebab selama ini, subsidi BBM kebanyakan dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak.

Pada tahun ini, anggaran subsidi BBM mencapai Rp 246 triliun. 70 persen yang menggunakan subsidi BBM adalah kendaraan pribadi.

"Perhitungan kami dengan 70 persen digunakan oleh kendaraan pribadi, sekitar Rp 160 triliun subsidi BBM jatuh ke orang yang tidak tepat," dia mengungkapkan.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement