REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan ada sejumlah hal yang harus dilakukan DPP Partai Golkar untuk membuktikan kesungguhannya dalam berlaku demokratis, tanpa tekanan dan ancaman.

"Jangan sembunyi dibalik kata kata demokrasi, tanpa tekanan dan ancaman. Kalau bersungguh-sungguh ingin demokratis, tanpa tekanan dan ancaman, hentikan gerakan menggunakan surat-surat dukungan DPD," ujar Agun melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Hal lainnya yakni DPP Partai Golkar harus menyepakati siapa pimpinan atau presidium Munas IX yang akan ditunjuk dari unsur DPP Partai Golkar sendiri. Selain itu Tata Cara Pemilihan Ketua Umum (Tatib) harus diputuskan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar, serta laporan pertanggungjawaban Ketua Umum/DPP dan seluruh materi Munas harus disahkan dalam rapat pleno Partai Golkar.

Terakhir, rapat pleno mempersiapkan munas harus dilakukan minimal dua kali, dengan agenda pertama, pembentukan panitia munas guna mempersiapkan materi, dan kedua, mengesahkan seluruh rancangan materi. "Rapat Pleno (sore) hari ini fokus saja pada soal waktu dan tempat," ujar Agun yang juga merupakan inisiator Gerakan Regenerasi Kepemimpinan Partai Golkar.

Pada Senin sore hari ini DPP Partai Golkar akan melakukan rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan membahas pelaksanaan Munas IX. Rapat pleno ini akan berlangsung di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika