REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat di DPR RI menginisiasi penggunaan hak interplasi ke pemerintah. Mereka ingin pemerintah menjelaskan secara langsung alasan menaikan harga BBM bersubsidi di tengah turunnya harga minyak dunia.

"Kami mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi," kata Ketua Fraksi Golkar, Ade Komaruddin dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (24/11).

Ade menolak jika penggunaan hak interplasi dianggap sebagai manuver politik  Koalisi Merah Putih (KMP) kepada pemerintah. Dia memastikan hak interplasi digunakan untuk merespon aspirasi publik. "Tidak ada kaitan dengan KMP," ujar Ade.

Lima fraksi juga akan bertanya langsung ke masyarakat soal dampak kenaikan harga BBM. Misalnya soal seberapa besar dampak kenaikan harga BBM terhadap harga-harga sembako. Ade berharap aspirasi anggota DPR sejalan dengan aspirasi masyarakat. "Kami tidak mau gegabah," ujarnya.

Ade memperkirakan publik sudah bisa mengetahui jumlah anggota DPR yang mendukung hak interplasi pada Rabu (26/11).

Politikus Fraksi Gerindra, Desmond J. Mahesa mengatakan hak interplasi digunakan karena banyak pertanyaan soal alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. DPR ingin mengetahui secara rinci apa saja pertimbangan pemerintah. "Apakah sudah dipertimbangkan dampaknya," kata Desmond.

Desmond berharap pemerintah memberikan penjelasan yang masuk akal. Sebab penjelasan pemerintah sangat menentukan sikap politik DPR selanjutnya. "Lebih dari itu tergantung bagaimana respon pemerintah," ujar Wakil Ketua Komisi III ini.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan interplasi merupakan hak yang dimiliki seluruh anggota DPR. Dia sepakat keputusan pemerintah menaikan harga BBM mengejutkan banyak pihak. Pasalnya kebijakan itu dilakukan saat harga minyak dunia sedang turun drastis. "Biar pemerintah menjelaskan dan didengar langsung oleh rakyat," kata Jazuli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika