REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi baru-baru ini melarang menterinya menghadiri rapat di DPR. Hal ini dinilai sebagai bukti Jokowi merendahkan kader parpol pendukungnya yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Ini bukti ya bahwa Jokowi tidak menganggap kader parpol yang mendukungnya di DPR,” imbuh Pakar Politik dari Universitas Indonesia, Agung Suprio, saat dihubungi, Senin (24/11). Jokowi sangat disayangkannya berani mengeluarkan larangan seperti itu. Hal tersebut dinilainya sangat tidak wajar. Terlebih lagi bila dilihat posisi Jokowi sebagai presiden yang seharusnya mengerti ketatanegaraan. Tentunya hal itu tidak bisa dibenarkan.
Agung menyatakan, seharusnya Jokowi membuat ketegangan antara pemerintah yang didominasi kader parpol KIH dan KMP yang menguasai parlemen, berdamai, bukan malah konflik tersebut diperuncing dengan melarang menteri-menterinya tidak menghadiri rapat di DPR.
Agung menyatakan bagaimanapun dan dalam alasan apapun, Jokowi dinilainya tidak bisa melakuan hal itu, karena DPR diperkuat dengan undang-undang. Menteri jelas harus menghadiri rapat di DPR karena itu adalah bagian dari seluruh fungsi DPR sebagai lembaga yang mengawasi dan menyusun anggaran, serta legislasi.
Jokowi baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Presiden RI ketujuh ini melarang menterinya menghadiri rapat di DPR. Sebabnya, DPR masih kisruh sehingga dikhawatirkan akan semakin membingungkan
Seluruh menteri dalam kabinetnya dilarang menghadiri rapat di DPR. Saat di istana Bogor, Senin (24/11), Jokowi menegaskan hal tersebut. "Kalau nanti kita datang ke sini keliru, datang ke sana keliru,” ujar Jokowi. Pihaknya menegaskan DPR harus solid dan rampung terlebih dahulu. Baru kemudian rapat konsultasi dan dengar pendapat dengan menteri-menteri bisa dilaksanakan.
Selain itu, Jokowi juga menunjukkan keraguannya akan panggilan ke DPR yang dianggapnya tidak berguna. "Baru sebulan kerja dipanggil-panggil. Apa sih?," ucap Jokowi.
