REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menuntut pemerintah agar menggelontorkan dananya sebesar Rp 1 triliun per provinsi. Namun permintaan ini dikabulkan namun besaran dana yang dikucurkan per provinsi tidak akan sama.
Presiden Joko Widodo pun mengatakan pemberian dana untuk masing-masing provinsi akan dihitung berdasarkan keluasan wilayah, jumlah penduduk, serta jumlah penduduk miskin. "Tidak harus satu provinsi Rp 1 triliun. Hitung-hitungannya kan ada melalui keluasan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin. Semuanya masih dihitung oleh Menkeu. Seperti ini yang terus kita komunikasikan," jelas Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).
Jokowi menilai pertemuan dengan seluruh gubernur se-Indonesia ini sangat penting. Sehingga acara ini akan tetap dilanjutkan nantinya guna mensinkronkan dan mengkoordinasikan program pusat dengan program di daerah. "Sehingga dari pagi full sore kita ingin dapatkan masukan-masukan. Keinginan-keinginan yang ada di kabupaten provinsi seperti apa," katanya.
Dalam pertemuan ini, APPSI meminta pemerintah untuk mengucurkan dananya sebesar Rp 1 triliun per provinsi. Permintaan ini disampaikan oleh ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Syahrul mengatakan APPSI merupakan kelompok yang memiliki tugas untuk melaksanakan otonomi daerah serta sebagai perpanjangan tangan langsung dari presiden. Lanjutnya, kelompok ini pun telah memberikan berbagai rekomendasi terhadap pemerintah agar dapat ditindaklanjuti.
"Rekomendasi-rekomendasi ini telah kami serahkan. Salah satu, kami berharap ada dana baru, program 1 Triliun 1 provinsi. Dari jauh-jauh hari melalui pertemuan di Toraja dan Makassar," katanya. Dana ini, lanjutnya, akan digunakan oleh tiap daerah untuk memperkuat program prioritas pemerintahan Jokowi-JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika