REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Fraksi Partai Demokrat DPR hingga sekarang belum memutuskan apakah akan menggunakan hak interplasi atau tidak terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kami belum putuskan soal itu (gunakan hak interplasi atau tidak). Tetapi kami tetap kritisi," kata anggota Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Partai Demokrat tetap menolak kenaikan harga BBM, apalagi kebijakan itu dilakukan pada saat harga minyak dunia turun. DPR sudah beberapa kali mengundang kementerian terkait untuk menjelaskan pengurangan subsidi BBM, namun mereka tidak hadir.

Seharusnya, kata dia, kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM, memenuhi undangan DPR untuk mengklarifikasi permasalahan itu. "Kami pasti memiliki sikap terkait permasalahan ini. Penggunaan hak interplasi itu salah satu pilihan dari beberapa pilihan lainnya," katanya.

Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat karena harga minyak mentah dunia menurun tajam, jauh dibawah harga asumsi dalam APBN Perubahan 2014 senilai 105 dolar AS per barel.

Selain itu, menurut dia, kebijakan itu tidak tepat karena defisit anggaran dan "cash flow" dalam keadaan aman. Hal itu, ujar Ibas, terutama pada 2013 harga BBM bersubsidi baru dinaikkan sementara pada 2014 tarif dasar listrik dan bahan bakar gas mengalami kenaikan.