REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan Polri salah satu institusi yang memberikan beban utang yang cukup besar ke pemerintah. IPW menyebutkan, hutang yang dibebankan Polri sekitar Rp 36,9 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie mengatakan, tingginya anggaran dikarenakan untuk pembayaran gaji anggota Polri.

Sebanyak 67 persen dari anggaran, lanjutnya, digunakan untuk membayar gaji sekitar 400 ribu anggota Polri di seluruh Indonesia.

"Anggota Polri itu kan ada di setiap kecamatan di seluruh Indonesia, beda dengan kementrian atau lembaga lain yang ada di Jakarta," kata Ronny di Mabes Polri, Senin (24/11).

Ronny mengatakan, biaya operasional harus seimbang dengan gaji yang diberikan agar tidak terjadi kendala dalam menjalankan tugas.

Anggaran tersebut, lanjutnya, telah melalui sebuah prosedur pengajuan yang melewati berbagai lembaga negara terkait, yakni BPK, BPKP, Kementerian Keuangan, Bapennas, dan lembaga legislatif yaitu Komisi III DPR RI.

"Kan semua diperiksa, dikaji dan tidak dikelola sendiri oleh Polri. Itu sudah melalui sebuah pengajuan secara bottom-up kemudian baru turun kalau setelah dikaji memang dianggap benar," ujarnya.

Anggaran tersebut pun, menurut Ronny, selalu diperiksa dan dievaluasi setiap tahun. "Kalau ada hal seperti yang disebutkan IPW, kenapa nggak tanya ke lembaga atau kementrian berkompeten yang terkait," kata Ronny.

Ikuti Whatsapp Channel Republika