REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun meminta Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersiapkan protokol krisis dalam mengkoordinir sektor keuangan. Ini penting agar mega skandal Bank Century tidak terulang kembali dalam dunia perbankan nasional.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Golkar itu dalam rapat kerja perdana antara Komisi XI periode 2014-2019 degan Komisioner OJK yang diketuai Mualiaman Hadad. Menurut Misbakhun, OJK harus memiliki protokol krisis yang memadai. Apalagi cita-cita awal pembentukan OJK adalah supaya lembaga ini menjadi sebuah otoritas yang besar untuk mengkoordinasikan semua yang berkaitan dengan jasa keuangan.

"Sektor jasa keuangan akan menjadi industri penopang pertumbuhan ekonomi kita di masa yang akan datang. Kejadian bailout dan kemudian interpretasi yang berbeda antara DPR dan pemerintah terhadap kaus bank century itu karena kita tidak mempunyai protokol krisis yang memadai," kata Misbakhun, dalam siaran pers yang diterima Republika Online (ROL), Senin (24/11).

Sejalan dengan itu, politikus yang pernah merasakan dinginnya dinding penjara ini meminta kepada Dewan Komisioner OJK berdiri di depan bersama pemerintah dalam pembuatan Rancangan Undang-undangan (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Karena di dalam RUU ini lah penguatan protokol krisis akan dilakukan. "RUU JPSK ini akan menjadi pintu masuk kita. Bangsa ini tidak boleh dikenakan pada sebuah keadaan-keadaan yang membelenggu. Bapak harus berani mengambil inisiatif," tantang Misbakhun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika