REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pasca kenaikan BBM, daya belum masyarakat menurun lantaran harga kebutuhan pokok yang merangkak naik. Tak terkecuali nelayan kecil yang selama ini bergantung pada solar untuk bisa melaut.

Untuk mengantisipasi dampak negatif bagi nelayan akibat kenaikan BBM, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengeluarkan kartu BBM. "Sistem ini adalah upaya agar subsidi bisa tepat diterima oleh nelayan," ujar Sekretaris Jenderal Syarief Wijaya, Senin (24/11).

Syarief mengungkapkan, untuk tahap awal "kartu sakti" ini akan diterapkan di Pulau Jawa. Uji coba pertama akan dilakukan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di sana, lanjut Syarief, jumlah penerima kartu BBM sekitar 50 hingga 100 orang.

"Sebetulnya anggaran ini sudah ada dari dulu, kita ada program kartu nelayan. Kali ini karena untuk subsidi makanya kkita gandeng perbankan," jelas Syarief.

Syarief menjelaskan, untuk pengadaan kartu BBM nantinya akan menggandeng perbankan. Pemilihan perbankan menurutnya, lantaran perbankan telah memiliki server skala nasional.

Sehingga transaksi bisa tercatat dalam server nasional. KKP sendiri, lanjut Syarief, telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran. "Biar yg pakai itu nelayan nangkep ikan jadi yang kerja bukan nelayan yg jual solar. Kita berharap tidak terjadi kebocoran di dalamnya," lanjut Syarief.

Saat ini, Syarief menjelaskan, infrastruktur tengah dipersiapkan dengan matang. Solar Package Dealer Nelayan (SPDN) sendiri di seluruh Indonesia ada sekitar 327 buah. Sedangkan untuk SPBU, pihaknya masih mengoordinasikan jumlah solar (dalam kiloliter) setiap bulan untuk jatah SPDN dan SPBU. Untuk tahap awal, tercatat ada 36 ribu penerima Kartu BBM untuk tahun 2015.