REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengambangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Ina Primiana turut menyoroti persoalan pengusaha informal, salah satunya penjual pinggir jalan.

Menurut dia, wirausaha tersebut mayoritas belum tercatat oleh perizinan pemerintah. Rata-rata pengusaha Indonesia, identik dengan mikro, namun informal.

"Karena rumitnya perizinan birokrasi, akan tetapi jika mereka formal, punya surat izin, angka wirausaha kita bisa mendekati dua bahkan lebih dari lima persen," ujar Ina pada Republika Online (ROL), belum lama ini.

Di samping itu, wirausaha pinggir jalan tersebut baiknya tidak menjual barang impor dari luar negeri. "Karena neraca peradagangan kita akan terus tergerus," lanjutnya.

Oleh karenanya kondisi ini, tiada lain menurutnya, diperlukan perbaikan komprehensif sebelum semuanya menjadi bom waktu. "Dari hulunya dulu, pemerintah harus lebih menyederhanakan perizinan juga edukasi pada para pedagang," kata dia.

Karena dia menambahkan, para wirausaha pinggir jalan tersebut harus segera tercatat di pemerintahan. "Mereka harus segera terditek negara, tambah dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika