REPUBLIKA.CO. BENGKULU -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya tidak melarang para jajaran menteri Kabinet Kerja datang ke DPR RI. Terhitung hari ini, Rabu menurut Jokowi permasalahan antarkubu koalisi yang terjadi di legislatif tersebut sudah selesai.
"Hari ini mungkin selesai, ya kalau dipanggil silahkan," kata Jokowi mengungkapkan di sela-sela "blusukan" meninjau pembagian bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Kartu Indonesia Sehat, serta Kartu Indonesia Pintar di Kantor Pos Bengkulu, Rabu (26/11).
Mengenai surat larangannya, Jokowi menyebut surat itu dibuat pada 4 November 2014. "Itu surat tanggal 4 November (meminta menteri tidak ke DPR), pada saat di DPR, itu baru ramai-ramainya antara koalisi dengan koalisi," kata Presiden di Bengkulu.
Menurut Jokowi, pada tanggal tersebut dirinya memang meminta para menteri untuk tidak datang, saat terjadi ketidakharmonisan dua koalisi yang ada di DPR tesebut.
"Sehingga kalau kita dipanggil ke sana, dan datang pasti juga keliru, siapa yang melarang, kita menunggu sampai yang di dewan itu selesai," ujarnya.