REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dewan Perwakilan Rakyat mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) perbaiki hubungan antara eksekutif dengan legislatif yang akhir-akhir kurang harmonis.

"Saya tadi malam bisa komunikasi dengan Presiden Jokowi. Saya mengajaknya untuk membangun kemitraan yang baik antara pemerintah dengan DPR," kata Ketua DPR Setya Novanto usai melantik Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR Periode 2014-2019 di Gedung Nusantara IV DPR, Jakarta, Rabu.

Politikus Golkar itu mengatakan hubungan antara DPR dengan pihak eksekutif yang memanas merugikan rakyat. Padahal pemerintah diberi amanah oleh rakyat untuk melaksanakan pembangunan, sedangkan DPR mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan akan berjalan dengan baik jika kedua lembaga berjalan bersama-sama, dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau pemerintah kuat, pembangunan akan berjalan lancar. "Presiden Jokowi menyambut baik keinginan saya," ujarnya.

Dia mengatakan ada dua hal yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. Pertama berhubungan dengan proses perubahan beberapa pasal pada UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), serta yang kedua terkait larangan menteri rapat dengan DPR. Setya mengemukakan DPR masih membahas perubahan UU MD3.

"Siang ini dilaksanakan rapat paripurna rancangan undang-undang tentang perubahan UU MD3. Mudah-mudahan berjalan lancar," ucapnya.

Sementara terkait Surat Edaran Sekretaris Kabinet yang melarang menteri ikut rapat dengan DPR, sebaiknya itu tidak terjadi, karena pemerintah butuh anggaran dalam melaksanakan pembangunan. "Anggaran itu butuh persetujuan DPR. Karena itu kedua lembaga harus berjalan bersama-sama," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika