REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, menyesalkan sikap Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno. Karena dinilai ikut campur urusan internal partainya.

Bahkan, ia menganggap, Tedjo malah ikut memanas-manasi situasi. "Bukannya mendinginkan situasi, malah kesannya mengompori suasana," kata dia, Rabu (26/11).

Seharusnya, ujar Nurul, menkopolhukam bertugas menjamin dan menjaga agar situasi tetap aman serta kondusif. Bukan malah memberikan kesan menakut-nakuti dan mau lepas tangan jika situasi tidak terkendali. 

"Intervensinya terlalu jauh. Seharusnya diantisipasi. Itu tugas keamanan. Menyakitkan mendengar seorang menteri bicara seperti itu dan malah melempar tanggung jawab ke parpol," ujar dia.

"Jalanan saja tugas masing-masing. Kami sebagai warga negara berhak atas rasa aman. Dan itu ditulis jelas dalam konstitusi kita," tambahnya.

Sebelumnya, Tedjo mengatakan, jika Golkar tetap bersikeras menggelar munas di Bali, maka harus ada yang bertanggung jawab mengenai kondisi keamanan acara tersebut.

"Saya sudah ingatkan ini dan saya sudah ingatkan Polri untuk mengingatkan hal tersebut. Tanggung jawab akan berada di orang yang sudah saya ingatkan itu. Tapi harus ada yang bertanggung jawab jika nanti terjadi sesuatu," ujar mantan KSAL itu, Rabu.

Tedjo mengakui, memang tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan Munas Golkar tersebut. Namun sebagai menkopolhukam, ia berhak untuk mengingatkan dan mengimbau pihak terkait. 

Khususnya soal adanya potensi konflik yang lebih besar jika munas Golkar tetap digelar di Bali pada 30 November hingga 3 Desember mendatang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika