REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menggratiskan program pendidikan anak usia dini (PAUD), dengan menggunakan anggaran pendidikan provinsi yang melimpah.
Fahira Idris mendapat banyak keluhan dari para ibu yang ingin memasukkan anak-anak mereka ke PAUD. Meski belum diwajibkan, PAUD gratis akan membuat banyak anak-anak di Jakarta bisa dinikmati secara luas.
Menurutnya jika bangsa ini ingin maju, anak-anak harus difasilitasi menjadi pribadi mandiri, jujur, percaya diri, memiliki rasa sosial, mampu beradaptasi, dan memiliki rasa ingin tahu.
''Saya berharap gubernur baru Jakarta, berani membuat terobosan menjadikan Jakarta sebagai daerah pertama yang PAUD-nya jadi wajib belajar. Ini investasi,'' kata Wakil Ketua Komite III DPD yang membidangi pendidikan itu.
Jika ini terealisasi, Fahira yakin dalam 20-30 tahun ke depan, Jakarta akan jadi salah satu kota terbaik di dunia karena dipimpin oleh orang-orang cerdas, jujur, dan berkarakter.
Jakarta memiliki pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Indonesia dengan anggaran pendidikan melimpah. Dalam APBD 2013, Jakarta menganggarkan Rp 12,1 triliun untuk pendidikan atau sekitar 28 persen dari total APBD. Namun, karena belum jadi wajib belajar, hanya sekitar 3 persen diberikan buat PAUD.
Sudah selaiknya Pemerintah DKI Jakarta mulai merancang agar anggaran pendidikan yang besar ini bisa dialokasikan untuk menggratiskan PAUD di seluruh Jakarta. Apalagi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 2014 ini termasuk rendah.
Meski tidak mudah, //road map// harus disusun dari sekarang. Jika perlu, bisa disusun pula naskah akademik agar PAUD menjadi program wajib belajar dan gratis. ''Juga soal peningkatan kapasitas guru dan fasilitas PAUD. Saya yakin Pak Ahok punya komitmen tinggi untuk pendidikan anak Jakarta,'' ujarnya.
Di Jakarta saat ini ada sekitar 1.250 PAUD, dengan jumlah peserta didik sekitar 68 ribu anak yang diajar sekitar 6.200 pengajar. Hampir semua PAUD ini pun hasil inisiatif masyarakat sehingga visi misi hingga kurikulum dibuat sesuai keinginan penyelenggara PAUD. Sementara, tenaga pengajarnya kebanyakan adalah relawan.
Persoalan mendasar PAUD, adalah kebanyakan gedung-gedung PAUD di Jakarta masih sangat sederhana, bahkan seadanya. Tenaga pengajarnya, hampir 80 persen juga belum sarjana dengan gaji yang sangat minim.
''Honor guru PAUD tidak laik disebut gaji. Fasilitas sangat kurang, alokasi negara untuk PAUD juga seadanya,'' kata wanita yang juga Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika