REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy, Hasan Husairi Lubis menegaskan tujuh orang legislator PPP yang ikutr menandatangani dukungan hak interpelasi kenaikan harga BBM berasal dari kubu Suryadharma Ali.

"Legislator yang tanda tangan itu orang dekat SDA saja, termasuk istri dan anaknya, Dimyati dan istrinya, Epyardi dan mungkin Fauzan yaitu mantan Kanwil Depag DKI," ujarnya kepada Republika, Kamis (27/11).

Hasan menegaskan, pihaknya solid dalam menolak DPR mengajukan hak interpelasi kenaikan BBM. Sebab ia menilai, penggunaan hak interpelasi hanya akan membuat kegaduhan politik saja. Menurutnya lebih baik DPR berpikir untuk membuat produk legislasi yang bisa menyejahterakan rakyat.

Ia melanjutkan, terhadap sikap tujuh legislator yang membelot PPP akan melakukan mengevaluasi. Sebab mereka sudah jelas tidak patuh pada kebijakan yag sudah disepakati fraksi.

Tentu menurutnya, nanti ada peringatan dari fraksi. Karena fraksi adalah etalase perpanjangan dari partai PPP. Ia menyebut ketujuh anggota itu adalah kubu SDA. Karena sebagaimana selama ini menurutnya, SDA tetap bersikukuh di kubu Koalisi Merah Putih. Padahal, katanya, SDA sudah tidak lagi menjadi ketua umum PPP.

Adapun terkait kenaikkan harga BBM, ia mengatakan memberikan kesempatan pada Jokowi. Hal itu agar membuktikan niat baik Jokowi, untuk mengalihkan subsidi BBM ke hal yang lebih produktif. Ketimbang, subsidi itu hanya dibuang kepada hal yang tidak bermanfaat.

PPP menurutnya, akan melihat dan mengevaluasi sejauh mana efektifitas dari kenaikkan BBM tersebut. Ia menyebutkan, Jika Malaysia pun sudah mulai mencabut subsidi BBM.

Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi Golkar, Misbakhun, menyebutkan tandatangan dukungan hak interpelasi atas kenaikkan harga BBM sudah mencapai jumlah 202 orang. Jumlah itu termasuk tujuh anggota yang berasal dari fraksi PPP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika