REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri untuk tidak memberi izin atas pelaksanaan Munas Golkar di Bali. IPW menyatakan Polri memiliki wewenang yang besar untuk melarang dan tidak memberi izin pada Munas Golkar di Bali tersebut.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengingatkan Polri untuk tidak memberi izin kepada Golkar untuk melaksanakan Munasnya di Bali. "Mengingat potensi ancaman kamtibmas di even itu bisa merusak citra pulau dewata," ungkap Neta melalui siaran pers kepada Republika pada Kamis (27/11).

Ia mengingatkan, jika Kapolda Bali dan Kapolri memberi izin keramaian pada Munas Golkar yang berpotensi kerusuhan ini, maka kedua pejabat ini harus bertanggungjawab. Neta menjelaskan, seharusnya Polri bisa mempertimbangkan kembali izin tersebut.

Menurutnya, bibit konflik yang terjadi di Jakarta bisa menjadi bahan pertimbangan. Untuk itu, Neta mengaharapkan agar Polri tidak masuk ke dalam urusan politik ini. Sebagai institusi keamanan, kata Neta, Polri hendakanya bisa bersikap konsisten. Menurutnya, Polri perlu melihat orientasi dari perizinan tersebut dalam potensi ancaman kamtibmas.

"Orientasinya dalam memberi ijin keramaian lebih kepada apakah even itu memiliki potensi ancaman kamtibmas atau tidak," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika