REPUBLIKA.CO.ID, KEBAYORAN LAMA -- Walikota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor mengukuhkan kepengurusan Forum Lintas Ormas (FLO) di Kantor Walikota Jakarta Selatan Kamis (27/11). FLO merupakan gabungan organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Jakarta Selatan.
Syamsuddin Noor mengatakan adanya Forum Lintas Ormas di Jakarta Selatan tersebut dapat membantu pembangunan daerah. Sebab Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM juga menaungi masyarkat terutama di Jakarta Selatan. Sebab itu Syamsuddin siap untuk membantu dan memfasilitasi forum tersebut. Seperti mengadakan pelatihan pengelolaan ekonomi masyarakat pada ormas.
Dalam kegiatan tersebut Walikota juga menghimbau forum yang menggabungkan seluruh Ormas dan LSM di Jakarta Selatan tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Sebab setiap visi dan misi ormas berbeda. Ia meminta kegiatan FLO kedepan harus bersifat inisiatif, Partisipatif dan kreatif.
Menanggapi permintaan Walikota Jakarta Selatan Ketua FLO yang baru saja dilantik di kantor Walikota Zaini Achmad mengatakan forum lintas ormas akan menjadi ruang silaturahim dan berdiskusi antar ormas. Zaini juga akan mensegerakan rapat kerja yang akan menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarkat.
Zaini melalui dewan presidium akan berikan peringatan pada ormas yang melakukan tindakan merugikan atau melanggar aturan dari FLO. Jika peringatan tersebut tidak dihiraukan maka melalui dewan tersebut FLO akan berikan sanksi tegas. Sanksi yang paling berat akan diberikan kepada ormas berupa pembubaran forum jika tindakan ormas tersebut tidak bisa lagi di tolerir. Zaini juga akan mebentuk beberapa bidang untuk menanggapi permasalah masyarakat. Terutama bidang yang akan dibentuk adalah bidang perekonomian.
Ia menyebutkan perseteruan antar organisasi masyarakat kerap terjadi karena masalah perut. Ormas yang mewakili masyarakatnya mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam bidang ini permasalah tersebut akan dibahas secara bersama sehingga memutuskan satu solusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika