REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mukti, mengungkapkan adanya kantor perwakilan organisasi sayap militer Hamas Palestina di Indonesia justru akan menimbulkan masalah baru.
"Palestina tidak hanya Hamas, ada Fatah juga" ujar Abdul Mukti, Jumat (28/11).
Imam berpendapat, jika ada kantor perwakilan Hamas, Indonesia malah akan sangat berisiko secara politis. Menurutnya, tindakan itu sangat tidak startegis untuk Indonesia. Negara-negara anti Hamas, lanjut dia, akan mengambil sikap politis terhadap Indonesia.
Selain itu, Imam menyoroti, keberadaan kantor perwakilan Hamas akan sangat berbahaya bagi Indonesia. "Akan ada perekrutan-perekrutan" ujar dia. Sehingga, Menurutnya, dapat memicu timbulnya gelombang-gelombang radikal di Indonesia.
Imam mengatakan, sikap Indonesia saat ini sudah berada pada jalur yang benar. Menurutnya, Indonesia harus tetap mendukung Palestina secara kenegaraan.
Lebih jauh, ia berpendapat, jika pemerintah memberi izin maka Indonesia menjadi negara partisan yang mendukung satu kelompok organisasi asing. Dan, justru memperpanjang konflik perpecahan antara Hamas dan Fatah. Jadi, lanjut dia, Pemerintah Indonesia tidak perlu memberikan izin terkait pembukaan kantor perwakilan Hamas.
Sebelumnya, delegasi Hamas menyampaikan bahwa mereka ingin membuka kantor perwakilan Hamas di Indonesia seperti mereka memiliki kantor perwakilan di Iran, Moskow, Yaman dan di negara lainnya.