REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Bidang Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Junaidi menilai berdirinya kantor perwakilan Hamas di Indonesia hanya akan menimbulkan kontraproduktif, Ahad (30/11).  Muhyidin juga menjelaskan bila Indonesia menyetujui berdirinya kantor Hammas di Indonesia akan menimbulkan gesekan dengan Kedutaan Besar Palestina di Indonesia.

"Seakan-akan menduakan Kedubes Palestina, jangan terburu-buru untuk memberikan izin dan harus dipikirkan secara matang," kata Muhyidin kepada ROL. Muhyidin menambahkan, pemerintah Indonesia harus berkonsultasi dengan masing-masing Kementerian Luar Negeri, baik Indonesia ataupun Palestina. Pasalnya, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif.

"Secara politik akan merugikan bila ada perpecahan antara Kedubes Palestina dengan kantor Hammas nantinya," ujar Muhyidin. Muhyidin berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengakui kedaulatan Palestina agar tidak terjadi kerusuhan yang berkepanjangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika