REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan adanya konflik di tubuh Partai Golkar menunjukkan partai tertua di Indonesia tersebut tidaklah sebaik yang diperkirakan sebelumnya.
"Konflik Golkar menunjukkan, partai tersebut tidak sebaik yang diperkirakan. Semua orang bisa menafsirkan sendiri aturan main partai sehingga tidak ada kesepahaman," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/12).
Firman mengatakan ibarat kapal, Partai Golkar saat ini memiliki banyak kapten yang berkaliber dan tidak bisa disatukan. Pihak-pihak yang berkonflik memiliki sumber daya besar sehingga tidak mudah didamaikan.
"Ada kemungkinan akan terjadi pola lama, yaitu berujung pada sempalan-sempalan yang mendirikan partai baru. Kecuali ada upaya dari senior-senior Golkar yang bisa meyakinkan pihak-pihak yang berkonflik supaya tetap satu kapal," tuturnya.
Namun, upaya mendamaikan tampaknya tidak mudah dilakukan. Firman mengatakan, mengikuti perkembangan terakhir, muncul gejala akan ada pengurus tandingan.
"Itu karena perbedaan usia dan jam terbang tokoh-tokoh yang berkonflik tidak jauh. Mungkin kalau yang berkonflik antara junior dengan figur yang sangat senior, akan lebih mudah ditengahi," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan terbentuknya Presidium Penyelamat Partai merupakan kudeta inkonstitusional terhadap partai.
"Saya imbau kepada kader-kader yang membentuk Presidium Penyelamat Partai, kepada mereka saya ajak untuk kembali ke jalan yang benar, bernaung di bawah pohon beringin," kata Aburizal Bakrie pada pembukaan Munas IX Partai Golkar di Denpasar Bali, Ahad (30/11) malam.
Menurut Aburizal, cara-cara yang dilakukan Presidium adalah kudeta inkonstitusional karena melabrak konstitusi partai. Dia mengatakan kebijakan partai tak bisa diputuskan oleh seseorang dengan cara-cara premanisme, intimidasi dan cara kekerasan.
Aburizal mengatakan meskipun ada wacana islah, munas di Bali tetap berjalan sesuai rencana. Sebab, islah tidak akan membatalkan keputusan rapat pimpinan nasional (rapimnas). Munas di Bali merupakan hasil keputusan rapimnas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika