REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Zainudin Amali menuntut janji Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang pernah menyebut akan menyelenggarakan Munas dengan demokratis.
Bila tidak, Zainudin yang saat ini termasuk ke dalam jajaran Presidium Penhyelamat Partai Golkar bersama Agung Laksono mengancam akan menggelar Munas tandingan untuk menjaga tradisi Partai Golkar yang sejak era reformasi sudah tampil dengan platform sebagai partai demokratis.
"Saya masih berharap Munas Golkar kali ini berjalan demokratis. Seperti yang dijanjikan oleh Pak ARB. Bila tidak, maka Munas lain harus digelar," kata Zainudin melalui akun twitternya, Senin (1/12) malam.
Zainudin juga mendengar saat ini Munas IX yang berlangsung di Nusa Dua Bali berlangsung dengan berbagai kejanggalan. DPD-DPD yang menjadi peserta disebut Zainudin berada di dalam tekanan yang memaksa mereka hatus mematuhi tata tertib sidang yang menguntungkan status quo Aburizal Bakrie.
Ia pun mengimbau, kepada seluruh kader di Munas untuk menuntut janji DPP yang akan menyelenggarakan Munas dengan cara-cara yang demokratis. Zainudin menyebut saat ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan ke publik bagaimana jati diri Partai Golkar yang sesungguhnya. Kader-kader kata dia turut bertanggung jawab untuk memastikan Munas berjalan dengan lancar, terbuka, dan transparan.
"Mari kita tunjukkan kualitas kita sebagai partai yg maju. Publik sedang menyaksikan kita. Menjadi tanggung jawab setiap kader untuk memastikan munas tidak sekadar berjalan lancar, tapi juga dilewati dengan proses-proses demokratis," ucap Zainudin.
Seperti diketahui, Munas kali ini sudah semakin terlihat adanya skenario untuk memenangkan kembali Ical sebagai ketua umum. Ical yang semula akan bersaing dengan Airlangga Hartarto diprediksi akan menang secara aklamasi. Sebab, tadi malam Airlangga mengumumkan mundur dari pencalonan. Penyebabnya, karena Airlangga merasa banyak kejanggalan, serta adanya upaya-upaya menjegal dirinya untuk bisa menang pada pemilihan ketua umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika