REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua DPRD Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron pada Selasa (2/11) dini hari.

"Benar kita melakukan penangkapan terhadap seorang pejabat di Jawa Timur," ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Adnan melanjutkan, Fuad Amin yang juga merupakan mantan Bupati Bangkalan ditangkap terkait kasus dugaan suap pembayaran suplai gas BUMD. Amin dan dua orang yang ditangkap lainnya, diduga menerima suap dari pihak swastta.

"Swasta yang menyuap, ada tiga orang (yang tertangkap). Menyangkut pembayaran ke BUMN mengenai suply gas perjanjian tahun 2007," jelasnya.

Ia mengatakan kasus suap itu terjadi saat Fuad Amin masih menjabat sebagai Bupati Bangkalan, dan sudah lebih dari satu kali ia menerima suap. "Dia tandatangan ketika yang bersangkutan sebagai kepala daerah," katanya.

Dari hasil tangkap tangan, petugas juga menyita barang bukti uang sebesar Rp700 juta. Seperti diberitakan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron. Fuad ditangkap di rumah pribadinya di Bangkalan, Jawa Timur sekitar pukul 00.30 WIB, Selasa (2/12) dinihari.

"Benar, saudara Fuad (Amin) didatangi petugas KPK tadi dinihari di rumah pribadinya," kata Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono.

Sulistiyono mengatakan, penggeledahan yang dilakukan oleh petugas KPK berlangsung kurang lebih 'hanya' 30 menit dengan pengawalan dari Polres Bangkalan. Setelah itu, petugas KPK keluar dari rumah dan membawa Fuad beserta barang bukti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika