Selasa 02 Dec 2014 12:08 WIB

JK Sebut KPK Gagal?

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
  Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) menyimak laporan Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Istana Bogor, Jabar, Senin (24/11).  (Antara/Andika Wahyu)
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) menyimak laporan Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Istana Bogor, Jabar, Senin (24/11). (Antara/Andika Wahyu)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai gagal mencegah tindakan korupsi jika dana yang diselamatkan semakin banyak. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2014, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).

"Dari sisi lain kita juga bisa katakan itu kegagalan karena berarti KPK belum mencegah orang korupsi. Kalau KPK, kejaksaan laporkan angka makin besar berarti kegagalan yang terjadi sebenarnya dalam pemberantasan korupsi ini," katanya.  

Namun, JK juga mengatakan keberhasilan KPK biasanya dilihat dari banyaknya uang negara yang diselamatkan. Ia pun menyatakan, dengan laporan bertambahnya dana yang diselamatkan, KPK juga dapat menunjukan kerja kerasnya sehingga dapat berhasil menyelamatkan uang negara.

"Jadi itu angka (jumlah uang yang diselamatkan) punya makna berbeda," jelasnya.

JK pun menilai keberhasilan KPK dalam menjalankan tugasnya yakni dilihat dari sedikitnya uang yang dikorupsi. "Artinya orang udah tidak korupsi lagi kan," kata JK.

Ia pun berharap jumlah orang yang melakukan tindakan korupsi semakin berkurang. Sehingga, tambahnya, lembaga KPK pun dapat dibubarkan.

JK menegaskan agar tingkat keberhasilan KPK tidak dinilai dari besarnya uang yang disita. Tetapi justru dinilai dari sedikitnya uang yang disita KPK dengan kerja kerasnya. Ia pun mencontohkan sejumlah negara yang memiliki tingkat korupsi yang rendah, seperti Singapura, Norwegia, dan New Zealand.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement