REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Ketua panitia pengarah Musyawarah Nasional (munas) IX Partai Golkar, Nurdin Halid mengakui telah melakukan pertemuan dengan para pimpinan DPD I se-Indonesia sehari sebelum pelaksanaan munas digelar. Namun dia membantah telah mengarahkan para pimpinan DPD I untuk merekayasa jalannya munas demi memuluskan pencalonan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum.

"Ada (pertemuan dengan DPD I) dan itu biasa. Bukan pengarahan," kata Nurdin kepada wartawan di Hotel Westin Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12).

Nurdin tidak berkomentar banyak soal rekaman suara miliknya yang berisi arahan kepada DPD I untuk kembali mendukung Ical. Dia beralasan belum mendengar rekaman dimaksud. "Saya mau dengar dulu baik-baik," ujarnya.

Mantan Ketua Umum PSSI ini juga membantah adanya rekayasa di Pasal 22 ayat 4 Tata Tertib pemilihan ketua umum. Menurutnya tata tertib pemilihan ketua umum dalam munas sudah dibagikan jauh hari kepada seluruh peserta munas. "Tatib sudah dibuat jauh-jauh hari," katanya.

Nurdin mempersoalkan sikap media yang terkesan terlalu memojokon dirinya. Menurutnya sebelum munas digelar, sejumlah tim pemenangan ketua umum juga menggelar pertemuan dengan para pemilik suara. "Kenapa kalian gak edarkan pertemuan Airlangga pada tanggal 27 di Hotel Santika Bali," katanya.

Nurdin mengaku memiliki bukti gambar upaya tim sukses Airlangga untuk mengarahkan suara DPD I dan II. Dia berjanji akan membeberakan bukti itu kepada media. "Pada pertemuan itu, oleh tim dihadiri, dan ada potonya. Kalian harus objektif dan adil dalam pemberitaan," ujarnya.

Sebelumnya beredar rekaman suara yang diduga milik Nurdin Halid. Dalam rekaman itu Nurdin  berupaya mengarahkan para peserta munas untuk menguasai jalannya sidang demi memenangkan Ical. Persoalannya, Nurdin menjabat sebagai ketua panitia pengarah dan pimpinan sidang munas yang mesti bersikap netral.