REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kepolisian Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan, isu Polri di bawah kementerian agar memiliki posisi sama dengan TNI ketinggalan zaman. Menurutnya, isu yang menjadi perhatian utama harusnya adalah mengenai tata kelola, yaitu siapa yang membuat kebijakan, melaksanakan kemudian mengevaluasi kebijakan tersebut.
Adrianus mengatakan, seharusnya, pihak yang melaksanakan peran-peran tersebut berbeda. "Kalau TNI, yang buat Kemenhan, melaksanakan Panglima TNI, yang mengevaluasi Kemenhan lagi, dengan begitu tata kelola terjadi. Di Polri itu nggak begitu. Semua dilakukan oleh polisi, polisi yang membuat kebijakan, yang melaksanakan dan polisi yang mengevaluasi. Itu nggak ada tata kelola," kata Adrianus kepada Republika, Selasa (2/12).
Menurut mantan Penasihat Ahli Kapolri Dai Bachtiar tersebut, karena semua peran berada di tangan polisi, efisiensi dan efektifitas tidak berjalan dengan baik. Seharusnya, lanjut Adrianus, jika Polri tidak ingin berada di bawah Kementerian, institusi tersebut harus memberikan alternatif atau solusi mengenai permasalahan tata kelola tersebut. "Jadi, kalau Polri mau di bawah presiden, lembaga yang menjadi pengawas seperti Kompolnas harus diperkuat. Baru clear, orang jadi puas. Ini kan enggak, polisi mau di bawah presiden tapi dalam pengawasan Polri juga nggak mau diawasi," jelas Guru Besar Kriminologi UI tersebut.
Mengenai kemungkinan adanya intervensi jika berada di bawah kementerian, Adrianus mengatakan, kewenangan Polri sebagai penegak hukum tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, termasuk menteri. Penyidik Polri, lanjutnya, berdiri mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh Kapolri, dan juga Menteri jika memang benar di bawah Menteri. "Jadi Polri jangan terlalu banyak kasih retorika bahwa penegak hukum diintervensi. Selama ini kan Kapolri juga berusaha menahan diri ketika berbicara mengenai hukum. Artinya, keberadaan menteri itu bisa sebagai manajer organisasi, bukan sebagai atasan penyidik," tambahnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika