REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menteri Pendidikan Australia Christopher Pyne mengatakan pihaknya optimis bisa meloloskan sebuah RUU Pendidikan Tinggi yang baru, setelah RUU sebelumnya ditolak Senat, Selasa (2/12).
Setelah ditolak oleh Senat, Menteri Pyne akan mengusulkan kembali RUU tersebut hari ini. RUU ini kontroversial karena akan memberikan kebebasan kepada universitas untuk menentukan sendiri biaya pendidikan.
Menurut kalangan pengamat pendidikan, dengan ketentuan itu berarti biaya menyelesaikan pendidikan tinggi di Australia akan semakin mahal. "Pandangan saya adalah bahwa ada kesepakatan di kalangan Senat mengenai perlunya reformasi di sektor universitas," kata Pyne kepada wartawan, hari Rabu (3/12) pagi.
"Saya kira akan ada suara mayoritas untuk reformasi ini tahun depan. Kami perlu memberikan waktu lebih banyak kepada Senat untuk mengkaji reformasi yang kita ajukan," lanjutnya.
Menteri Pyne mengatakan dalam perubahan, akan diusulkan pengurangan tingkat suku bunga bagi utang mahasiswa dan juga dana transisi $100 juta bagi universitas.
Pemerintah juga akan mengusulkan pemberian beasiswa lebih banyak kepada mahasiswa dari kelompok ekonomi rendah dan dari pedesaan, dan Komisi Konsumen dan Kompetisi Australia (ACCC) diberi wewenang untuk memonitor penetapan SPP oleh universitas.
Pyne memperkirakan bahwa RUU ini akan dibicarakan lagi bulan Februari tahun depan.
"Saya bukan orang yang mudah menyerah, dan saya tidak akan menyerah guna melakukan reformasi di bidang ini," kata Pyne.
"Kami kalah minggu ini, tetapi kita tidak harus merasa malu." tambahnya.
Dalam rancangan anggaran yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Australi Joe Hockey bulan Mei lalu, pemerintah akan memberi kebebasan kepada universitas untuk menentukan sendiri biaya kuliah, tidak seperti sekarang yang terjadi dimana biaya kuliah ditetapkan oleh pemerintah.
Di Australia juga ada kebiasaan bagi para mahasiswa untuk mendapatkan pinjaman dari bank untuk biaya kuliahn mereka.
Utang ini akan dibayarkan kembali setelah mereka bekerja. Pemerintah berencana untuk menaikan suku bunga yang menurut beberapa kalangan akan memberatkan para lulusan perguruan tinggi karena akan diperlukan waktu lebih lama untuk melunasi utang mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika