REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aburizal Bakrie dalam pidatonya di Munas Golkar di Bali, meminta anggota partai untuk menolak Perppu Pilkada langsung. 

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate, mengatakan sikap Golkar tersebut menjadi ujian bagi soliditas Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR. 

"Kalau sikap Golkar, ini ujian untuk rekan soliditas KMP di paripurna nanti. Dengan posisi netral Demokrat.  Golkar tidak mau sahkan Perppu, tapi KMP yang lain memilih apa? Memilih Perppu atau undang-undang yang dulu? Kita kan belum tahu," kata Johnny kepada Republika, Rabu (3/12).  

Mengenai sikap Koalisi Indonesia Hebat (KIH), ia mengatakan KIH harus membahas dampak positif dan negatif dari Pilkada langsung atau tidak. 

"Kita belum bahas, kita akan mengkaji dulu," katanya.

Menurutnya, Nasdem sendiri akan menekankan dari unsur hakiki demokrasi yang sesuai konstitusi. Jika sistem pilkada langsung bisa diperbaiki, pelaksanaan pemilu tidak perlu diganti melalui pemilihan oleh DPRD. 

Pada prinsipnya, menurutnya, dasar hak konstitusional sudah dberikan pada para pemimpin. Pemilu secara langsung menurutnya sudah dilaksanakan dengan baik. Walaupun ia menilai pelaksanaan pilkada langsung belum sempurna. Hal itu menurutnya, termasuk kendala administrasi dan adanya money politic.

Dalam hal ini, ia mengusulkan adanya sistem e-voting dalam pemilu untuk mencegah money politik. Selain itu, katanya, lembaga tribunal pemilu harus menerapkan aturan yang tegas untuk menindak penyalahgunaan Pilkada. Jika itu dilaksanakan dengan baik, katanya, maka tidak perlu dilakukan Pilkada oleh DPRD. 

Apalagi menurutnya, rekruitmen di tingkat kabupaten dan provinsi, tidak semata-mata dipilih oleh DPRD. Anggota DPRD harus memilih calon sesuai instruksi dari fraksinya. Karena itu, menurut Johnny Pilkada oleh DPRD juga belum tentu terbebaskan dari praktik money politic. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika