REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Thailand secara keseluruhan telah mengendalikan situasi wilayah Pendalaman Selatan yang dilanda kekerasan, kata Kepala Militer Udomdej Sitabutr, Selasa (3/12) menyusul serangkaian pembakaran dan serangan bom sebelumnya di wilayah tersebut.
Beberapa kelompok pemberontak mencoba untuk membangkitkan kerusuhan ketika pemerintah membuat kemajuan dalam memulihkan perdamaian di wilayah bergolak jauh Selatan, kata Udomdej, yang juga Wakil Menteri Pertahanan.
Ujung Selatan Thailand, termasuk tiga provinsi yang didominasi Muslim, etnis Melayu di perbatasan selatan, Yala, Pattani, Narathiwat dan empat kabupaten Songkhla, telah diganggu dengan kekerasan separatis sejak Januari 2004.
Pada Senin, serangkaian pembakaran dan serangan bom, serta pemasangan spanduk anti pemerintah, dilaporkan terjadi di puluhan daerah di empat provinsi tersebut.
Insiden ini, yang tidak menimbulkan korban, didefinisikan oleh pemerintah Thailand sebagai upaya untuk mendiskreditkan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang mengunjungi Malaysia pada Senin untuk mendiskusikan dengan Menlu Malaysia Najib Razak tentang pembicaraan perdamaian baru dengan pemberontak selatan.
Upaya-upaya tersebut tidak berdampak signifikan, kata Udomdej, dan menambahkan bahwa Oktober mencatat penurunan tahun-ke-tahun dalam insiden kekerasan.
Situasi di Selatan akan meningkat lebih jauh setelah proyek-proyek pembangunan makin memenuhi kebutuhan masyarakat setempat diperkenalkan tahun depan, kata kepala militer.
Setelah kembali dari Malaysia, Prayut menegaskan bahwa Malaysia akan terus memfasilitasi perundingan damai antara pemerintah Thailand dan pemberontak selatan, dan Najib telah menyetujui Jenderal Aksara Kerdpol, ketua panel penasehat tentara Thailand, sebagai kepala perunding baru pemerintah.
Pada Desember, Aksara akan membahas persiapan untuk putaran baru pembicaraan dengan pemerintah Malaysia, dan tanggal kemudian dapat ditetapkan untuk perundingan itu, kata Sekjen Dewan Keamanan Nasional Anusit Kunakorn menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika