REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Penolakan kantor perwakilan Hamas Palestina di Indonesia oleh pemerintah menuai pro dan kontra. Menurut Juru Bicara Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, seharusnya Indonesia tidak perlu megikuti negara lain yang juga menolak pembangunan kantor Hamas di negaranya.

"Penolakan ini mengartikan politik Indonesia terhadap Palestina hanya sekadar meng-copy (meniru) Barat," ujar Ismail kepada ROL di Jakarta, Rabu (3/11).

Bukti dari meniru Barat itu, kata dia, Indonesia tidak secara bebas, aktif dan berinisiatif mengambil keputusan berbeda, yaitu menerima izin pendirian kantor Hamas.

Dijelaskannya, beberapa negara barat memang mengakui Palestine Liberation Organisation (PLO) tetapi tidak dengan Hamas. "Saya kira pemerintah Indonesia harus melihat faksionalisasi antara PLO dan Hamas," jelas dia.

Sementara untuk negara Barat yang menerima kantor perwakilan Hamas menurutnya semata karena solidaritas. "Atas nama solidaritas bisa diterima, tapi atas nama semuanya tidak," imbuh dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika