REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Anggaran Polri untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista) di luar negeri perlu diubah karena menghabiskan prosentase yang besar dalam utang negara.

“Sikap elit Polri yang tergila-gila menggunakan produk luar negeri harus diubah karena hanya akan menambah beban utang negara,” jelas Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, Kamis (4/12).

Fakta ini terlihat dari Data Rencana Kebutuhan Almatsus Polri Tahun Anggaran 2015 yang engungkapkan Polri akan membeli sejumlah peralatan dari luar negeri senilai 492 juta dolar AS, atau sekitar Rp 5,9 triliun melalui proyek Kredit Ekspor (KE).

Selama 10 tahun terakhir, proyek KE Polri sudah menambah utang pemerintah sebesar Rp 36,9 triliun.  Besarnya utang yang dibebankan Polri dari proyek KE, menurut Neta,  sudah saatnya dievaluasi, untuk kemudian ditinjau ulang.

Peralatan yang akan dibeli Polri dari luar negeri itu, antara lain 28 unit water canon seharga 90 juta dolar AS, 14 unit kapal patroli tipe B1 seharga 40 juta dolar AS, 11 unit helikopter ringan double engine senilai 132 juta dolar AS, dan lainnya.

Sebenarnya, ungkap Neta, berbagai peralatan itu sudah bisa diproduksi di dalam negeri melalui PT Pindad, PT PAL ataupun PT IPTN.

“Tampaknya pemerintahan Presiden Jokowi perlu mengingatkan agar elit-elit Polri lebih mengutamakan industri strategi dalam negeri untuk melengkapi peralatannya,” tegasnya.

Apalagi TNI sudah memesan sejumlah alutsista ke sejumlah industri strategi dalam negeri tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika