REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul menyayangkan kebijakan Partai Golkar yang menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada langsung.
Ruhut mengatakan keputusan Partai Golkar menolak Perppu Pilkada langsung akan merugikan partai itu, sebab ia yakin suara partai berlambang pohon beringin itu akan anjlok. "Kalau mereka tetap ngotot, saya yakin 2019, mereka akan ditinggalkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12).
Ia melanjutkan di era reformasi seperti sekarang, seharusnya semua partai lebih mengedepankan prinsip demokrasi dalam Pilkada dan Pemilu. Dimana rakyat harus dilibatkan secara langsung tanpa melalui perwakilan.
"Sedih nggak. Ini era reformasi. Demokrasi dikedepankan. Rakyat aja ga mau dilibatkan mengembangkan hak pilihnya," ujarnya.
Dalam pandangannya, ia menilai jika mekanisme pemilihan lewat DPRD dipakai, maka tidak akan muncul lagi tokoh yang menurutnya adalah produk rakyat.
"Karena harus diingat, apabila tidak langsung, kita tidak akan dapat lagi negarawan seperti SBY, seperti Jokowi, seperti Ahok, Ibu Risma di Surabaya. Semuanya Ini produk rakyat. kalau DPRD sudah ketahuan," jelasnya.
Apapun itu, perihal pengesahan Perppu Pilkada nanti, Ia meyakini hanya PKS dan Golkar dari KMP yang menolak usulan SBY tersebut. Partai lainnya, kata dia, akan sejalan dengan Demokrat. Yaitu mendukung pemilihan langsung dari rakyat dengan sejumlah perubahan.