REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Papua menuai protes dari kalangan pegiat HAM.
Salah satunya adalah LSM Imparsial, yang menilai rencana tersebut sebagai bentuk pemaksaan kehendak pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat.
Imparsial melihat Presiden Jokowi masih berpandangan sama dengan pendahulunya yang cenderung menilai akar konflik Papua dan Papua Barat utamanya adalah persoalan separatisme.
Akibatnya, pendekatan penyelesaian yang digunakan pun lebih mengedepankan pelibatan prajurit TNI melalui operasi militer (sekuritisasi).
"Berlanjutnya pendekatan keamanan semacam ini dinilai menjadi cerminan adanya pemaksaan kehendak pusat terhadap Papua dan Papua Barat," ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, Jumat (5/12).
Akhir bulan lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan rencananya untuk melakukan penambahan dan penataan organisasi TNI. Salah satunya adalah dengan membentuk Kodam baru di Papua dan Manado (Sulawesi Utara).
Poengky beranggapan, pemerintah Jokowi telah menyederhanakan akar konflik Papua dan Papua Barat yang kompleks, sehingga hanya melihatnya sebagai masalah separatisme semata.
Pemerintah pusat, kata dia, masih tetap dan lebih menekankan pada paradigma keamanan negara (keamanan teritorial).
"Sementara, keamanan warga yang menekankan dimenasi HAM malah diabaikan," ucapnya.
Menurut Poengky, kecenderungan penekanan pada paradigma keamanan yang menekankan dimensi kewilayahan dan militer dapat berpotensi menimbulkan wajah kebijakan keamanan yang represif di Papua. Hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat.
Sebelum Pilpres 2014 dihelat, kata Poengky lagi, Presiden Jokowi dalam kampanyenya telah menjanjikan untuk menangani masalah Papua dengan hati-hati, sehingga mantan Gubernur DKI Jakarta itu mampu meraup dukungan dari masyarakat Papua sebesar 72,49 persen dan Papua Barat sebanyak 67,63 persen.
Namun, rencana pendirian Kodam baru di daerah timur Indonesia itu secara nyata merupakan bentuk pengingkaran dari janji Jokowi tersebut. Hal ini dipastikan akan semakin melukai hati Rakyat Papua dan Papua Barat.
Oleh karena itu, kata Poengky lagi, Imparsial menyatakan protes keras dan menolak rencana Presiden Jokowi untuk membangun Kodam baru di Papua/Papua Barat.
"Imparsial mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pembangunan Kodam baru tersebut dan lebih mengutamakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika