REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan sikap Partai Golkar terkait sistem pemilihan kepala daerah menunjukan keputusan dan strategi politik partai beringin tidak secerdik dulu, yang biasanya penuh perhitungan politik yang cerdas.
"Sikap menolak pilkada langsung merupakan langkah 'blunder'. Sebab, belum tentu KMP akan solid mendukung agenda politik Golkar. Di sisi lain, Golkar akan melawan kehendak sebagian besar rakyat yang menginginkan pilkada langsung," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Jumat.
Karyono mengatakan berdasarkan sejumlah survei opini publik terkait sistem pemilu kepala daerah, sebagian besar publik menghendaki pemilihan langsung daripada pemilihan oleh DPRD. Dukungan terhadap pemilihan langsung juga terlihat di jejaring media sosial.
Karena itu, Karyono memperkirakan sikap Golkar yang menolak Perppu Pilkada akan menuai protes dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan bisa membuyarkan konsolidasi KMP karena ada kecenderungan PAN akan bersikap sama dengan Partai Demokrat.
"Publik juga akan menilai Golkar memiliki sikap ambivalen terkait sistem pilkada. Dulu Golkar sangat mendukung pilkada langsung. Namun, saat ini menolak," tuturnya.
Karyono menduga penolakan Partai Golkar terhadap pemilu kepala daerah langsung setelah ada kalkulasi politik pascapemilu 2014, bahwa bila Koalisi Merah Putih (KMP) solid, mereka bisa menguasai kepala daerah di sejumlah daerah.
Karyono berpendapat itu merupakan alasan rasional bagi Partai Golkar ketika akhirnya dalam Musyawarah Nasional IX di Bali memutuskan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang disebut Perppu Pilkada.
"Dengan demikian, alasan penolakan pilkada langsung seperti yang dikemukan elit Golkar, untuk melaksanakan sila keempat Pancasila, bisa dinilai hanya strategi komunikasi politik di depan panggung. Di belakang panggung, tujuan sekadar ingin merebut kekuasaan di daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika