REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota presidium penyelamat partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan isu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah langsung akan dibawa ke Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta. Munas Jakarta sendiri akan dilaksanakan mulai Sabtu (6/12) di Ancol.

Dalam munas yang menurut tim presidium penyelamat partai Golkar sesuai AD/ART ini, akan membawa aspirasi untuk mendukung pelaksanaan Perppu pilkada langsung. "Saya berani jamin, suara Golkar adalah suara rakyat maka pemilihan kepala daerah harus dipilih melalui pemilihan langsung," kata Agun pada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/12).

Hal ini berbeda dengan hasil aspirasi dari penyelenggaraan munas partai Golkar di Bali akhir November lalu. Pasalnya, dalam munas tersebut, menghasilkan rekomendasi pada DPP partai Golkar untuk menolak Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) lalu. Meskipun ini belum akan menjadi sikap dari fraksi Golkar di DPR RI.

Agun menilai munas di Bali tidak konstitusional karena melanggar AD/ART. Selain itu pelaksanaan munas tersebut hanya untuk melanggengkan sistem kekuasaan oligarki. Padahal, Golkar harus mulai berbenah menyambut pemilihan umum tahun 2019. Artinya, harus ada regenerasi di tubuh partai berlambang pohon beringin ini. Agun menuding munas di Bali hanya untuk melanggengkan kekuasaan Aburizal Bakrie (Ical) di Golkar. Akibatnya, ada deal-deal antara Ical dengan peserta yang kebanyakan anggota DPRD itu menjanjikan penolakan terhadap Perppu pilkada.

Dengan mengakomodir usulan penolakan Perppu itu, imbub Agun, Ical mengkhianati kesepakatan dengan partai Demokrat. Setelah Ical naik, sekarang juga mengkhianati usulan DPD 1 dan 2 partai Golkar. "Sekarang mereka (kubu Ical) bilang itu masih rekomendasi belum sikap partai, padahal suda terpilihkan, jadi peserta munas juga dibohongi," imbuh Agun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika