REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Partai Persatuan Pembangunan yakin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pilkada Langsung.
Usai membuka kegiatan Pemantapan Peran dan Fungsi Anggota DPRD PPP Kabupaten/kota se-Sumut di Medan, Sabtu kemarin, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan keyakinan itu muncul setelah melihat konstelasi politik di kalangan DPR belakangan ini.
Dengan jumlah kursi parpol yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ditambah Fraksi Partai Demokrat, hampir dapat dipastikan pilkada langsung dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang (Perppu).
Meski secara khusus belum ada komunikasi dengan Fraksi Partai Demokrat, tetapi pihaknya berkeyakinan terhadap parpol yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Apalagi yang menerbitkan Perppu Pilkada Langsung tersebut adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.
"Kita tahu persis yang menerbitkan perppu ini adalah pak SBY selaku Presiden RI saat itu," katanya.
Ketika dipertanyakan tentang berbaliknya dukungan PPP, Romahurmuziy menyatakan hal itu bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi rakyat.
Menurut dia, PPP mengakui secara gentleman sebagai salah satu parpol yang menjadi pengusul pertama agar pilkada langsung tersebut dikembalikan ke pemilihan melalui DPRD.
Namun, dalam perjalanan waktu sambil melihat perkembangan masyarakat, PPP menangkap denyut aspirasi rakyat yang menginginkan agar pilkada langsung tetap dipertahankan.
"Jadi, ketika ditanyakan hari ini, kita pastikan PPP tetap mendukung Perppu Pilkada Langsung," katanya.
Untuk itu, Romahurmuziy telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PPP untuk melobi parpol-parpol yang memiliki pandangan menolak pilkada langsung guna mengurungkan niatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika