REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (munas) IX Bali dengan DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX Ancol bakal saling klaim absahan ke pemerintah. Dua kubu akan melaporkan struktur kepengurusan mereka pada Senin (8/12) ke Kementerian Hukum dan Ham (kemenkumham).
"Besok DPP Partai Golkar yang baru saja melangsungkan Munas (Bali) akan melaporkan, mendaftarkan kepengurusan kepada kemenkumham pukul 08.00 WIB," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas IX Bali, Ade Komarudin dalam jumpa pers di Jakarta, Ahad (7/12).
Ade memastikan Munas IX Golkar di Bali adalah yang sah. Ini karena munas tersebut telah diikuti oleh para pemilik suara yang berasal dari pimpinan DPD I provinsi, DPD II kabupaten/kota, dan ormas sayap pendiri serta yang didirikan.
Sebaliknya, Ade juga memastikan Munas IX Golkar Ancol yang digagas kubu Agung Laksono Cs bersifat ilegal. Menurutnya munas itu diselenggarakan oleh presidium penyelamat partai yang tidak memiliki landasan hukum dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini optimistis kemenkumham akan mengakui Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum periode 2014-2019. Menurutnya pemerintah akan berpegang pada aturan undang-undang dalam menengahi konflik politik di partai.
Di hari yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Munas IX Golkar di Ancol, Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya akan mengupayakan penyelesaian munas pada Ahad (7/12). Ini menurutnya agar struktur pengurus DPP yang dibentuk bisa langsung dilaporkan ke Kemenkumham.
"Besok kami lapor ke kemenkumham setelah konsolidasi ini selesai. Setelah itu baru kita sampaikan konsolidasi administrasi ke ke pengurus DPD I dan II, sekaligus menata internal partai," kata Yorrys.
Ikuti Whatsapp Channel Republika