REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aburizal Bakrie (Ical) yakin Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mengesahkan struktur kepengurusan Partai Golkar sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali. Dia menganggap Munas di Bali telah sesuai prosedur.

"Insya Allah optimis karena kita semua lengkap sesuai prosedur tata cara munas dan juga kami beritahukan soal (hasil) rapimnas," katanya usai mendaftarkan sususan kepengurusan di kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ketua Umum Partai Golkar yang terpilih secara aklamasi di Munas Bali itu enggan menanggapi Munas tandingan yang dilaksanakan kubu Agung Laksono dkk di Ancol, Jakarta. Dia menyerahkan legalitas kepengurusan ke Kemenkumham. "Biarin saja, biar pemerintah melihat mana yang sah," ujarnya.

Ical mendatangi kantor Kemenkumham pada Senin (8/12) pagi. Ical datang ke Kemenkumham didampingi Idrus Marham, MS Hidayat, Bambang Soesatyo dan Nurdin Halid. Mereka diterima langsung oleh Menkumham Yasonna H Laoly.

Seperti diketahui, Golkar kini dilanda perpecahan internal. Dualisme kepemimpinan terjadi setelah Agung Laksono dkk menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta. Penyelenggaraan Munas tersebut sebagai bentuk protes atas Munas Bali yang dinilai tidak demokratis dan penuh kecurangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika