REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi mengatakan tarik-menarik kepengurusan ganda Partai Golkar di waktu yang akan datang akan semakin menguat.
"Karena pengurus Golkar baik versi munas Nusa Dua, Bali dan munas versi Ancol, Jakarta tampak nya memilih sikap politik "head to head"," ujar Ari Junaedi di Jakarta, Senin.
Menurut dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini, jika Golkar Ical memilih setia untuk berada di Prabowo, maka Golkar Agung mendukung Jokowi. Jika Golkar Ical menolak perppu pilkada maka Golkar Agung mengamini perppu pilkada.
"Dari sisi positioning politik, Golkarnya Agung sangat cerdas membaca perkembangan politik yakni memilih untuk berada di kubu Jokowi mengingat era pemerintahan sekarang ini berpotensi akan semakin kuat jika program-program kerakyatan dari hasil pengalihan subsidi BBM berhasil," ujar dia.
Dari sisi marketing politik, lanjutnya, kubu Golkar-nya Ical tidak cerdas dalam membaca suasana kebatinan rakyat sekarang ini yang memusuhi pilkada melalui DPRD. Sebaliknya Golkar bloknya Agung terlihat pintar menyikapi harapan publik untuk kelangsungan terus pilkada langsung.
"Jadi saya bisa prediksikan, Golkar-nya Agung Laksono bisa diterima pasar politik sebaliknya Golkar kubunya Ical tidak diterima pasar politik," kata Ari.
Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, potensi adu kuat kepengurusan ganda Partai Golkar akan ditentukan oleh proses administrasi di Kementerian Hukum dan HAM serta proses gugatan di pengadilan.
Hasil musyawarah nasional (munas) Partai Golkar di Ancol, Jakarta telah memutuskan keterpilihan Agung Laksono sebagai nakhoda baru partai berlambang pohon beringin ini. Agung didampingi dua rivalnya di pemilihan ketua umum Golkar semalam, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Karsasmita sebagai wakil ketua umum.
Munas Ancol menegaskan komitmen politiknya yang keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK secara kritis. Tidak itu saja, Golkar pimpinan Agung juga mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).
Ikuti Whatsapp Channel Republika