REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, akan merombak inspektorat jenderal (irjen) dan semua struktur yang ada di bawahnya. Perombakan tersebut karena buruknya kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan pemerintahan terutama di daerah.
"Kami masuk di Kemendagri, Pak Gamawan sudah memberikan gambaran ada 314 pejabat daerah terlibat korupsi. Terakhir muncul kasus Riau, Bangkalan dan masih banyak indikasi lain. Lalu apa fungsi irjen dalam memberikan pengawasan di daerah," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (8/12).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Tjahjo sudah memberikan masukan terkait keberadaan irjen. Jika selama ini irjen berada dan bertanggung jawab kepada menteri, KPK mengusulkan irjen langsung berada dan bertanggung jawab kepada presiden.
Tak hanya KPK, penilaian kurang baik juga disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Kementerian Dalam Negeri. Padahal Kemendagri membawahi semua jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia dari pusat hingga daerah.
"Ini karena BPK, KPK, BPKP sudah memberikan rapor merah kepada Kemendagri. Sebagai kementerian yang melayani masyarakat dan poros pemerintahan kalau rapornya merah kan kurang bagus," ungkap Tjahjo.
Karena itu, Kemendagri menurutnya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan tugas irjen. Mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.Diharapkan dengan revitalisasi dan perombakan, fungsi pengawasan irjen bisa ditingkatkan. Sehingga transparansi dan akuntabilitas pemeirntah daerah bisa lebih optimal.
"Irjennya akan kami rombak semua strukturnya sampai tingkat bawah. Jadi inspektorat-inspektorat itu jangan hanya menunggu perintah tapi jemput bola," jelasnya.
Bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut Tjahjo, Selasa (9/12) besok Kemendagri akan mengumpulkan semua irjen di kementerian/lembaga, irjen provinsi, dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika