REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, Indonesia sedang dijajah oleh kerakusan bangsa sendiri yang lebih mementingkan diri sendiri dan golongannya dibandingkan rakyat secara keseluruhan. "Singkatnya, kita sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri," katanya pada Festival Antikorupsi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Selasa.
Abraham Samad mengatakan bila dahulu, Indonesia dijarah oleh penjajah, maka saat ini sumber daya RI dijarah dan dijadikan bancakan oleh pihak-pihak yang rakus. Meski demikian, ujar dia, Indonesia harus tetap optimistis agar dapat mendapatkan jalan keluar dari belitan kejahatan korupsi. Ia mengingatkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi negara Indonesia naik dari 32 menjadi ke 34 dan di urutan 107 atau naik tujuh peringkat dibanding tahun lalu. "Perjuangan kita telah membuahkan hasil," katanya dan menambahkan, KPK selain penindakan juga melakukan pencegahan antara lain dengan. mendorong perbaikan di sektor anggaran serta perbaikan pelayanan publik di 34 provinsi.
Pemerintah memang sedang gencar meningkatkan pemberantasan di beragam sektor, termasuk di sektor kelautan dan perikanan. Misalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pemberantasan korupsi bakal memperbaiki sektor perikanan di Indonesia karena korupsi dinilai juga menjadi penyebab rendahnya pemasukan dari perikanan. "Kita membiarkan korupsi dan kolusi yang mengakibatkan pencurian ikan terjadi di kawasan perairan Indonesia," kata Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (5/12).
Menurut Susi, tindakan korupsi dan kolusi tersebut mengakibatkan munculnya iklim bisnis yang tidak adil, sehingga Indonesia yang sebenarnya kaya akan sumber daya ikan menjadi pasar bagi ASEAN. Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan, bila hal tersebut dilanjutkan, maka dicemaskan hal tersebut juga bakal membuat daya saing perikanan Indonesia menjadi melemah. "Negara kita hanya bakal menjadi pasar dari produk ekonomi dunia, dan kita tidak menjadi pemain utama," tukasnya. Untuk itu, ujar dia, dibutuhkan keterbukaan dan peningkatan transparansi agar para pelaku tindakan kolusi dan korupsi juga dapat diberantas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika