REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo berharap, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (8/12) dapat memperkuat kemungkinan lolosnya Perppu Pilkada. Apalagi, itu merupakan perppu yang digagas SBY kala masih menjabat presiden. 

Sartono ingin, pertemuan itu dapat menjadi titik terang. Karena selama ini perdebatan mengenai perppu masih ramai menjadi pro-kontra di masyarakat.

“Saya berharap komunikasi antara SBY-Jokowi menjadi titik terang untuk ketegasan soal Perppu Pilkada yang di dukung Partai Demokrat,” kata Sartono melaui siaran pers yang diterima ROL, Selasa (9/12).

Ia tidak tahu apa saja detail pembicaraan SBY dengan Jokowi. Namun ia yakin, keduanya juga tak melewatkan untuk membahas Perppu Pilkada. 

Politikus asal Jawa Timur itu menyebutkan saat ini, partai berusaha meloloskan Perppu Pilkada karena dukungan masyarakat. Untuk itu, pendekatan yang dilakukan kepada pemerintah bukan upaya untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.

"Bukan karena kita mendukung KIH, melainkan mendukung kepentingan rakyat," ucap Sartono.

Sebagai seorang kader Demokrat, Sartono juga mengapresiasi pertemuan antara SBY dan Jokowi. Ia meyakini pertemuan ini menjadi suatu penyejuk situasi politik di Tanah Air. 

SBY diterima Jokowi di Istana Negara dalam kapasitasnya sebagai Chairman Global Green Growth Institute (GGGI). GGGI adalah organisasi yang mempromosikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. 

Setelah bertemu dengan Jokowi, SBY bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla. Tujuan kedatangan SBY menemui Jokowi dan JK adalah untuk mengundang keduanya di kegiatan GGCI Summit di Bali pada 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika