REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan partainya belum berpikir untuk menjalin koalisi permanen dengan partai-parti politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Kalau koalisi pemerintahan itu belum ada bahasan, masih jauh. Harus ada pembicaraan komprehensif dengan Ketua Umum Pak Jokowi (Megawati Soekarnoputri)," kata Ramadhan di Jakarta, Selasa (9/12).
Ia mengatakan saat ini Demokrat memilih di luar pemerintahan karena bisa melakukan pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Namun menurutnya Demokrat siap melakukan kerja sama dengan pemerintah tidak hanya dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
"Apapun untuk rakyat, Demokrat siap untuk kerja sama. Hal itu merupakan prioritas utama kami," ujarnya.
Selain itu dia menilai pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (8/12) merupakan tanda-tanda baik.
Menurutnya Demokrat serius mendukung Perppu Pilkada untuk dijadikan sebuah undang-undang, sehingga partainya berjuang untuk mewujudkan keinginan tersebut.
"Kami ingin Perppu Pilkada menjadi Undang-Undang, sehingga kami merangkul pihak manapun untuk mendukung perppu tersebut," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menerima kunjungan Ketum Partai Demokrat SBY di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (8/12). Presiden Jokowi mengatakan pertemuan tersebut membahas Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Presiden mengatakan dirinya dan SBY memiliki komitmen mengawal Perppu tersebut agar disahkan di DPR. Presiden menjelaskan kerja sama antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Partai Demokrat akan ditentukan pada Januari 2015 saat Perppu tersebut dibahas di DPR.
Dia mengakui Perppu Pilkada merupakan awal bergabungnya Demokrat menjadi partai pendukung pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika