REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada langsung.

Hal itu sebagai bentuk komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.

"Jadi kami ingin menjaga etika politik," kata Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (9/12).

Fraksi PAN percaya partai lain di KMP juga akan memegang komitmen mendukung Perppu Pilkada. Menurutnya menyamakan persepsi mendukung Perppu Pilkada masih mungkin dilakukan.

"Jangankan di KMP, kemarin KIH dan KMP saja bisa disatukan," ujarnya.

Kendati begitu, Teguh mengakui adanya silang pendapat di internal PAN soal Perppu Pilkada. Menurutnya ada juga kader PAN yang ingin menolak Perppu Pilkada. "Ada arus dari kader yang ingin tetap konsisten pilkada melalui DPRD," jelasnya.

Perbedaan pendapat itu, kata Teguh, akan diselesaikan dalam forum rapat kerja nasional (rakernas) PAN. Menurutnya rakernas akan menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi partai setelah kongres.

"Kongresnya kan mungkin antara Maret-April. Kalau sebelum itu, termasuk terkait dengan Perppu, akan diputuskan di forum rakernas," katanya.

Sebelumnya Musyawarah Nasional (munas) IX Partai Golkar memutuskan untuk menolak Perppu Pilkada. Padahal Golkar merupakan partai yang turut menandatangani kesepakatan dengan Demokrat mendukung pilkada langsung lewat Perppu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika