REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat menyatakan partainya akan menaati nota kesepahaman dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait Perppu Pilkada. Sepanjang ada perbaikan pada penyelenggaraan Pilkada dengan sistem pemilihan langsung tersebut.
"Saya kira Gerindra tidak keberatan sejauh Perppu itu ada perbaikan," ujar Martin di Kompleks Parlemen, Rabu (10/12).
Ia menuturkan, kehendak Gerindra mengubah mekanisme pilkada menjadi pemilihan melalui DPRD tidak sekencang dahulu.
Hal itu, kata dia, karena sudah terjadi kesepakatan antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para petinggi Koalisi Merah Putih, termasuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Kita, DPR harus mengamankan keputusan dan kebijakan di kesepakatan Perppu. Apalagi beliau (Prabowo) dan Pak SBY sudah ada kesepakatan," ujarnya.
Prabowo sendiri, kata Martin, sejauh ini menyerahkan kepada anggota Fraksi Gerindra di DPR untuk menentukan sikap mengenai Perppu Pilkada. Ia memastikan, Gerindra berusaha menjalankan komitmen tersebut.